Gebyar Diskon Hukuman Koruptor Di Masa Pandemi

  • Bagikan
Gebyar Diskon Hukuman Koruptor Di Masa Pandemi

Diskon Hukuman Koruptor – “Ayat-ayat memaksa, merajam manusia. Surgamu yang mana?” demikianlah lirik salah satu lagu band Tashora. Neraka tak pernah ada bagi koruptor di Indonesia. Bersiaplah korupsi akan mendarah daging.

Gebyar Diskon Hukuman Koruptor

Pengadilan Tinggi Jakarta sedang melakukan kampanye diskon. Sama seperti panic buying ala pasar, hukuman ringan bagi sederet oknum koruptor masih diringankan.

Setelah terakhir meringankan hukuman pengacara Pinanki Sirna Malasari, kali ini mereka mengurangi hukuman Djoko Tjandra. Terdakwa divonis satu tahun penjara dalam kasus suap oleh beberapa pejabat Kejaksaan Agung dan polisi. Semula divonis 4 tahun 6 bulan, kini dipersingkat menjadi 3 tahun 6 bulan. Nah, ada diskon 30%.

Bukankah ini kesalahan besar saat berbelanja, diskon 30% mungkin salah besar?

Hukuman Djoko Tjandra didasarkan pada Djoko yang telah menjalani hukuman terkait kasus sebelumnya, pengalihan utang atau cessie bank Bali pada tahun 2009. Alasan lain, Djoko juga mentransfer dana di rekening kustodian Bank Bali menjadi Rp54,6 miliar.

Padahal, fakta bahwa partai tersebut terbukti ilegal seharusnya tidak menjadi alasan untuk hukuman yang lebih ringan berikutnya. Mereka yang melanggar hukum harus dihukum lebih berat ketika mereka mengulangi kesalahan yang sama.

Selain itu, melakukan kejahatan kedua adalah untuk menghindari hukuman untuk kejahatan pertama. Jelas kejahatan kedua adalah melecehkan hukum dan pengadilan, jadi mengapa keringanan hukuman harus ditangani?

Fakta menarik, empat dari lima hakim yang menyaring putusan Djoko ternyata adalah hakim yang sebelumnya memotong putusan jaksa Pinangki.

Hai Rakyat yuk fokus….

1) Muhamad Yusuf sebagai hakim ketua, 2) Haryono, 3) Singgih Budi Prakoso, dan 4) Reny Halid sebagai hakim anggota. Keempatnya memutuskan vonis Pinangki dan Djoko Tjandra.

Baca Juga:  Hujan 1 Juta Dosis Vaksin per Hari di Bulan Juni

Jadi, jika Djoko Tjandra mendapat diskon 30%, Pinangki mendapat diskon 60%-dari 10 hingga 4 tahun. Jika kita berbelanja dengan diskon 60%, apa yang salah?

Diskon Hukuman Para Koruptor, Apa yang Terjadi? Halaman all - Kompas.com

Jangan lupa bahwa ada orang lain yang baru saja menerima kemurahan hati.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terlibat dalam penggelapan Dana Bantuan Sosial. Ia divonis 11 tahun penjara oleh jaksa KPK. Korupsi dalam pandemi, Anda tahu, apa lagi yang tidak begitu brutal?

Perlu ditegaskan, jaksa menuntut KPK selama 11 tahun. Ya, ini dari KPK, salah satu anak buah Pak Firli Bahuri. Sekedar mengingatkan, KPK kini menjadi sosok yang berani sesumbar soal hukuman mati bagi pelaku pencurian uang di masa pandemi beberapa bulan lalu.

Penegakan hukum ini adalah soal bobot, soal ukuran, dan soal kelayakan. Hanya sedikit orang yang bisa mengendalikannya, tapi kita bisa menilai seberapa seimbang dan pantasnya itu.

Ingat Akil Mochtar? ketua mahkamah konstitusi yang terjerat praktek suap Pemilukada, bisa dihukum seumur hidup. Lantas, mengapa yang mencatut uang makannya rakyat miskin baik kota atau desa yang sedang terjepit karena pandemi hanya dituntut 11 tahun?

Data ICW terbaru tahun 2020 juga menunjukkan rata-rata hukuman bagi koruptor tahun 2020 hanya sekitar 3 tahun 1 bulan. Padahal, dari 1.298 terdakwa kasus korupsi, hanya 6 yang divonis denda paling tinggi.

Tujuan sanksi berat adalah untuk memberikan efek jera. Jadi kita semua, tidak peduli siapa kita, akan takut dengan hukuman. Dengan cara ini siapa pun akan memikirkannya seratus kali sebelum melakukan kejahatan.

Jika hukumannya ringan, persyaratannya ringan, dan diskonnya mencapai 60%, siapa yang akan menyerah? Penjualan kilat atau diskon dibuat di mana-mana untuk mengundang orang berbelanja. Hukuman korupsi corting-cording seperti ajakan untuk belanja, tapi uang rakyat digunakan. Dengan kata lain, itu adalah uang kita.

Baca Juga:  Voucher Diskon Nonton Asian Volleyball Championship

Kami adalah pemukul, dan rakyat harus kembali “diturunkan” melalui perpajakan. Pemecahan subsidi. Dan ini benar-benar terjadi.

Antara 2001 dan 2015, diperkirakan kerugian negara akibat korupsi mencapai 203,9 triliun rupiah. Tetapi, koruptor hanya diberi hukuman finansial dengan total 10,42 persen saja, atau hanya Rp21,26 triliun. Belum juga menghitung biaya sosial dari praktik korupsi.

Jika menggunakan hitungan seorang Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi UGM, Rimawan Pradiptyo, Rp203,9 triliun dikurangi Rp21,26 triliun, berarti negara masih memiliki tanggungan sekitar Rp182 triliun lebih.

Hayo.. siapa yang harus menanggung sisanya? Elon Musk? Jack Ma? Benar, bukan kedua orang itu. Tapi kita seluruh rakyat Indonesia, para pembayar pajak.

Yang kapok kan seharusnya para koruptor. Ini kok, perasaan lama-lama kita yang kapok seh.

Ok fiks, DARI RAKYAT UNTUK DISKON PEJABAT.

Baca juga artikel tentang ‘PELEMAHAN KPK‘ dan artikel ‘SIARAN‘ lainnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan