Gedung KPK Ditembak Laser, Apa saja bentuk Pelemahan KPK?

  • Bagikan
Gedung KPK Ditembak Laser, Apa saja bentuk Pelemahan KPK?

NONGKI.NET – Gedung KPK Ditembak Laser? Emang kenapa? Bagus dong. Biar mereka sadar, kalau rakyat tau ada bentuk pelemahan di KPK.

Massa yang mengatasnamakan Rebuild Indonesia Alliance menggruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (28/6) malam,.

Aliansi yang digawangi Greenpiece ini kemudian menembakkan laser yang membentuk beberapa tagline yang menunjukkan kritik terhadap pelemahan yang terjadi dalam beberapa waktu ini terhadap KPK. Beberapa tagline seperti #Mositidakpercaya, #SaveKPK, Rakyat sudah Mual, Berani Jujur Pecat, hingga King of Lip Service ditembakkan dalam bentuk laser ke gedung KPK.

Ini merupakan bentuk kegeraman masyarakat terhadap pelemahan yang ada di tubuh KPK. Memang dalam beberapa tahun terakhir KPK mengalami beberapa bentuk intimidasi untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

Yang pertama tentu ada RUU KPK yang telah disahkan DPR menjadi UU. KPK sendiri merilis dalam website resminya pada tanggal 25 September 2019 bahwa setidaknya ada 26 poin dalam UU KPK yang berpotensi melemahkan KPK. Salah satu poin tersebut adalah kewenangan Dewan Pengawas yang mengatur tindakan teknis seperti penyadapan dan penggeledahan.

Poin selanjut nyaialah posisi KPK menjadi lembaga negara di rumpun eksekutif. Menjadikan KPK berada langsung dibawah Pemerintah Pusat sehingga pemerintah yang menentukkan jajaran dewan pengawas KPK. Ini berpotensi masuk nya orang titipan ke dalam tubuh KPK yang bisa saja di kemudian hari membocorkan informasi rahasia tentang operasi penangkapan.

Di akhir September 2019, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah melakukan demo menolak pengesahan RUU KPK. Aksi ini bahkan membuat banyak mahasiswa terluka. Presiden Joko Widodo pada saat itu berjanji menerima masukan mahasiswa dan menerbitkan Perpu untuk menggantikan UU KPK. Namun hingga saat ini Perpu itu tak kunjung keluar. Ini salah alasan yang mengilhami BEM U untuk membuat poster “Jokowi King of Lip Service” pada minggu (27/6).

Baca Juga:  Wajib Ditonton! Serial Cinta dan Hal Rumit Lainnya Bakal Hebohkan GTunes

Yang kedua adalah pengangkatan Ketua KPK periode 2019-2023, bapak Firli Bahuri. Perwira Tinggi Polri ini sempat terindikasi kasus pelanggaran kode etik berat, kasus ini belum sempat terselesaikan karena Firli ditarik kembali ke tubuh Polri. Sebelum fit and proper test capim KPK beliau sedang aktif sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Ada beberapa alasan mengapa Irjen Pol Firli Bahuri mendapat penolakan dari aktifis anti-korupsi. Firli saat menjadi Deputi Penindakan KPK ada 26 data kasus OTT yang bocor. Firli juga bertemu dengan Gubernur NTB, TGB M. Zainul Majdi pada 2018. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki kasus divestasi Newmont yang diduga menyeret nama TGB.

Firli juga terkena sanksi etik karena gaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter. Terbaru Firli juga sempat tidak mengeluarkan izin penggeledahan dan pemeriksaan dua politikus yang diduga terlibat korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

Pelemahan KPK yang ketiga sekaligus masih hangat di perbincangan adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes ini menyulut kontroversi karena ada beberapa pertanyaan tak masuk akal. Contoh pertanyaan tersebut “pilih Alquran atau Pancasila?”, kemudian “kenapa belum menikah?” dan masih banyak pertanyaan tak masuk akal lainnya,

Sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos TWK, 51 diantaranya telah diberhentikan. Presiden Jokowi lewat akun twitter nya berbicara bahwa hasil dari TWK tidak menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Kendati demikian, apa yang telah disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka tetap diberhentikan.

Salah satu yang diberhentikan adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Andre Nainggolan. Teruntuk Andre Nainggolan yang sedang aktif menangani kasus korupsi bantuan dana sosial covid-19 yang menyeret politisi PDI-P, Juliari Batubara.

Baca Juga:  Kabar Baik! Pemerintah Arab Saudi Buka Umroh Mulai 9 Agustus.

Tes ini disebut untuk membersihkan KPK dari penyidik dan anggota yang radikal. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali anggota KPK yang non-muslim tidak lolos tes ini. Salah satu dari mereka ialah Riswin yang beragama Budha dan Herbert Nababan.

Sejumlah tokoh ikut berpendapat. Salah satunya putri mantan presiden RI ke 4, Alissa Wahid. “urusan kadrun-kadrunan di KPK hanya narasi belaka. Narasi yang digelontorkan untuk mengambil alih KPK demi memperkuat kekuasaan oligarki yang merayah kekayaan rakyat” ucap Alissa.

Mantan Wakil Ketua KPK, M. Jasin juga berargumen “Istilah taliban itu karena dia (pegawai) tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dipengaruhi dari luar, dikasih makan pun di restoran dia tidak mau,” kata Jasin di kantor Komnas HAM. Lebih jauh Jasin menjelaskan bahwa sebutan Taliban dia dapat dari Bea dan Cukai. Pegawai Bea dan Cukai yang tidak menerima suap dijuluki teman-teman nya Taliban karena sok bersih dan sok suci.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan